Hari Jadi Kabupaten Lima Puluh Kota 13 April 1841
Pulutan — Undangan bernomor 400.14.11/227/DPRD-LK/IV/2026 bertema “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat untuk Lima Puluh Kota Maju” membawa ingatan kolektif penulis pada satu fase penting: penetapan Hari Jadi Kabupaten Lima Puluh Kota yang hingga kini diperingati setiap 13 April.
Rapat Paripurna Istimewa DPRD yang akan digelar Senin, 13 April 2026 itu bukan sekadar seremoni tahunan. Ia menyimpan jejak panjang perdebatan historis, yuridis, dan sosiologis tentang asal-usul administratif daerah ini.
Memori 2008: Awal Pencarian yang Serius
Penulis masih mengingat pertemuan terbatas pada Jumat, 6 Mei 2008. Saat itu, Sekretaris Daerah Zadri Hamzah bersama Bupati Amri Darwis (almarhum) mengundang sejumlah pihak untuk membahas satu pertanyaan mendasar: kapan sesungguhnya Hari Jadi Kabupaten Lima Puluh Kota?
Dari diskusi itu mengerucut satu kesepahaman: penentuan hari jadi harus berdiri di atas tiga pilar utama—historis, yuridis, dan sosiologis.
Namun, persoalannya tidak sederhana.
Tiga Zaman, Satu Identitas
Nama Lima Puluh Kota telah hidup dalam tiga zaman:
- Zaman Tambo: dikenal sebagai Luhak Limopuluah
- Zaman Kolonial Belanda: disebut Afdeeling Lima Puluh Kota
- Zaman Kemerdekaan: mengalami perubahan, termasuk sempat menjadi Kabupaten Sinamar (1948) sebelum kembali ke nama sekarang sejak 1949
Dari sini muncul perdebatan: dari periode mana hari jadi harus ditarik?
Sebagian mengusulkan era kemerdekaan, sebagian lain menelusuri masa kolonial, bahkan ada yang mencoba menggali hingga periode Perang Paderi. Namun, satu kendala besar muncul—ketiadaan tanggal pasti dalam sumber tradisional seperti tambo.
Seminar 1999: Gagasan yang Belum Tuntas
Dalam seminar 28 Oktober 1999, sejarawan Mestika Zed mengusulkan pendekatan administratif: mencari tanggal penetapan wilayah sebagai entitas pemerintahan.
Pendekatan ini dinilai paling realistis dibanding menelusuri tambo yang bersifat naratif dan sulit dipastikan kronologinya.
Sementara itu, C. Israr mengusulkan periode Perang Paderi (1821–1837), tetapi tanpa tanggal yang spesifik. Akhirnya, seminar tersebut belum menghasilkan kesepakatan final.
Dua Usulan Kuat: 1945 dan 1949
Upaya berlanjut pada 2008. Saiful, SP mengajukan dua tanggal penting:
- 8 Oktober 1945 → berdasarkan keputusan Residen Sumatera Barat
- 13 Januari 1949 → berdasarkan instruksi Gubernur Militer saat PDRI
Namun, DPRD menilai bahwa identitas Lima Puluh Kota jauh lebih tua dari itu. Maka, arah pencarian bergeser ke masa kolonial Belanda—bukan untuk memuliakan penjajahan, tetapi untuk menelusuri awal administrasi pemerintahan secara formal.
Penemuan Kunci: 13 April 1841
Penelusuran akhirnya menemukan dokumen penting: Besluit Nomor 1 tertanggal 13 April 1841 tentang reorganisasi pemerintahan Sumatra’s Westkust.
Dalam dokumen itu disebutkan pembentukan Afdeeling Lima Puluh Kota sebagai bagian dari struktur administratif kolonial.
Tanggal inilah yang kemudian dianggap sebagai titik awal lahirnya sistem pemerintahan administratif Lima Puluh Kota.
Validasi Akademik dan Kesepakatan Politik
Pada 9 September 2008, bertempat di Rumah Dinas Bupati, dihadirkan sejarawan Gusti Asnan untuk memberikan pandangan akademik.
Kesimpulannya tegas:
Secara administratif, struktur Afdeeling (kolonial), Luhak (awal kemerdekaan), dan Kabupaten (sekarang) berada dalam satu garis kontinuitas pemerintahan.
Pandangan ini menjadi dasar kuat bagi eksekutif dan legislatif untuk mencapai kesepakatan.
Penetapan Resmi: Dari Sejarah ke Regulasi
Melalui Sidang Paripurna DPRD, ditetapkan:
- 13 April 1841 sebagai Hari Jadi Kabupaten Lima Puluh Kota
- Dikuatkan melalui Perda Nomor 11 Tahun 2008
- Mulai diperingati secara resmi sejak 13 April 2009
Sejak itu, peringatan hari jadi tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga refleksi atas perjalanan panjang daerah ini—dari tradisi lisan hingga sistem pemerintahan modern.
Refleksi: Lebih dari Sekadar Tanggal
Menelusuri Hari Jadi Kabupaten Lima Puluh Kota bukan sekadar mencari angka dalam kalender. Ia adalah proses memahami identitas, merawat ingatan kolektif, dan meneguhkan pijakan sejarah.
Pilihan pada 13 April 1841 menunjukkan bahwa sejarah tidak selalu dimulai dari kemerdekaan, tetapi dari momen ketika sebuah wilayah mulai memiliki bentuk pemerintahan yang terstruktur.
Sumber:
Sumber Utama:
Saiful, SP. Menelusuri Hari Jadi Kabupaten Lima Puluh Kota (2009)
Catatan Redaksi:
Artikel ini merupakan penulisan ulang dan penyuntingan dari naskah asli penulis dengan penyesuaian gaya bahasa dan struktur sesuai standar redaksi.
Editor:
Budi Mulya, SP (Asakato.com)
Dengan Gerakan Serbu Asakato, cukup Rp10.000 saja kita bangun bersama media nagari ini agar tetap menyuarakan informasi umat dan daerah.
Scan QRIS untuk donasi
About the Author
