Oleh: Budi Mulya, SP
Hari Pendidikan Nasional 2026 seharusnya menjadi momentum refleksi, bukan sekadar seremoni tahunan. Di tengah berbagai capaian dan jargon kemajuan pendidikan, kita justru dihadapkan pada pertanyaan mendasar: ke mana arah pendidikan kita sebenarnya bergerak?
Pertanyaan itu menguat ketika saya tertegun di hadapan sebuah soal matematika kelas 6 SD. Soal tersebut meminta siswa menghitung tambahan pekerja pada sebuah proyek yang terhenti karena hujan. Secara teknis, ini adalah materi perbandingan berbalik nilai. Namun secara filosofis, soal ini menyimpan problem mendasar.
Kita sedang memperkenalkan logika manajemen proyek kepada anak-anak yang mungkin belum sepenuhnya menuntaskan nalar aritmetika dasarnya. Di titik ini, pendidikan tidak lagi membimbing secara bertahap, melainkan melompat melampaui realitas perkembangan anak.
Eskalasi Kurikulum dan Hilangnya Intuisi
Jika menengok ke belakang, Kurikulum 1975 dan 1984 menempatkan aritmetika sebagai fondasi berpikir. Namun di era Kurikulum Merdeka yang mengusung Higher Order Thinking Skills (HOTS), siswa seolah dipacu melakukan “lompatan kuantum”.
Padahal, Jean Piaget (1972) menegaskan bahwa anak usia 9–12 tahun berada pada fase operasional konkret. Artinya, pemahaman mereka bertumpu pada pengalaman nyata, bukan abstraksi kompleks seperti manajemen proyek.
Baca juga : Cara Kerja Aliran Rezeki dalam Sains dan Ketentuan Ilahi
Akibatnya, bukan hanya kesenjangan pemahaman yang muncul, tetapi juga gejala hilangnya intuisi berpikir. Siswa terbiasa mengonsumsi jawaban instan tanpa mengalami proses berpikir yang membentuk pemahaman.
Fenomena ini sejalan dengan kekhawatiran Manuel Castells (2010) tentang risiko ketergantungan teknologi. Tanpa fondasi nalar yang kuat, teknologi bukan memperkuat manusia, tetapi justru memperlebar jurang intelektual.
Paradoks Kurikulum Gemuk dan Kedaulatan yang Tertunda
Indonesia memiliki sejarah panjang tentang “kurikulum gemuk”. Materi terus bertambah, tetapi tidak selalu menghasilkan kedalaman.
Hingga tahun 2026, ironi itu masih terasa. Indonesia tetap bergantung pada impor energi dan mengekspor sumber daya dalam bentuk mentah. Ini menunjukkan bahwa pendidikan kita masih berhenti pada level transfer pengetahuan, belum mencapai kedaulatan teknologi.
Baca juga : Paradoks Pendidikan: Biaya Kian Mahal, Ilmu Justru Kehilangan Makna
Sekolah cenderung mereproduksi tenaga kerja yang patuh, bukan membentuk manusia merdeka yang mampu mencipta dan mengolah potensi bangsanya sendiri.
Sebagaimana ditegaskan Anwar (2021), kedaulatan sejati terletak pada kemampuan mengubah potensi menjadi nilai tambah di tanah sendiri. Tanpa itu, kita hanya akan terus menjadi pasar bagi inovasi bangsa lain.
Empat Pilar Pendidikan yang Terlupakan
Untuk melahirkan generasi berdaulat, pendidikan perlu kembali pada esensinya. Ada empat pilar utama yang semestinya menjadi fondasi:
- Matematika sebagai alat melatih logika
- Bahasa dan sastra sebagai kemampuan komunikasi dan diplomasi
- Ilmu sosial untuk memahami realitas masyarakat
- Agama sebagai kompas moral dan integritas
Namun dalam praktiknya, sekolah sering terjebak dalam zona nyaman reproduksi sosial. Sistem cenderung mempertahankan pola lama daripada melahirkan inovator baru.
Di sektor agraris, misalnya, narasi “jangan jadi petani karena miskin” terus diwariskan. Padahal, di sanalah potensi besar hilirisasi dan kedaulatan pangan berada.
Tanpa disadari, ruang kelas bisa berubah menjadi tempat lahirnya ketergantungan, bukan kemandirian.
Menggugat Makna Sekolah di Era Modern
Jika pendidikan tinggi hanya melahirkan kecenderungan oportunisme demi posisi, maka kita sedang menghadapi krisis nalar kolektif.
Sekolah tidak boleh tereduksi menjadi sekadar ruang penitipan anak yang kehilangan makna pembebasan. Pendidikan seharusnya membentuk manusia yang berpikir, bukan sekadar menyelesaikan tugas.
Apalagi di era digital, ketika jawaban dapat diakses dalam hitungan detik, tantangan utama pendidikan bukan lagi pada akses informasi, melainkan pada kemampuan memahami dan mengolahnya.
Refleksi Hardiknas 2026: Saatnya Mengolah “Emas” Anak Bangsa
Laporan Kemendikbudristek (2024) telah menyoroti pentingnya sinkronisasi kurikulum dengan kebutuhan nyata bangsa. Namun refleksi Hari Pendidikan Nasional 2026 ini menuntut lebih dari sekadar evaluasi administratif.
Kita membutuhkan keberanian untuk menata ulang logika pendidikan secara mendasar:
- SD sebagai ruang membangun intuisi
- SMP sebagai tahap simulasi realitas
- SMA sebagai fase penguatan solusi dan kepemimpinan
Pendidikan tidak boleh berhenti pada produksi “emas mentah” intelektual. Sudah saatnya kita mengolah potensi anak-anak bangsa menjadi manusia merdeka yang berdaulat di tanahnya sendiri.
Jika tidak, maka setiap peringatan Hari Pendidikan Nasional hanya akan menjadi seremoni—tanpa perubahan yang benar-benar berarti.
Baca juga : Tegakah Kita Meninggalkan Generasi yang Lemah?
Daftar Pustaka
Anwar, K. (2021). Kedaulatan Bangsa dalam Pusaran Globalisasi.
Castells, M. (2010). The Rise of the Network Society.
Kemendikbudristek. (2024). Laporan Evaluasi Kurikulum Merdeka.
Piaget, J. (1972). The Psychology of the Child.
Bio Penulis
Budi Mulya, SP, Budi Mulya, SP adalah pendiri Asakato.com dan pemerhati isu sosial-keagamaan, pendidikan, serta pembangunan masyarakat berbasis kearifan lokal.
About the Author
