Kerja keras masyarakat belum tentu berujung kesejahteraan. Andriwifa membedah ketimpangan ekonomi dan kaitannya dengan krisis lingkungan.
Membongkar Akar Struktural Kemiskinan dan Krisis Lingkungan
Pernahkah Anda melihat seorang buruh bangunan yang mengangkat semen setiap hari di bawah terik matahari? Atau petani yang bergelut dengan lumpur dari pagi hingga petang, tetapi hingga akhir hayatnya tetap kesulitan menyekolahkan anak-anak mereka dengan layak?
Sebaliknya, ada segelintir pihak yang duduk di ruang ber-AC, menatap layar gawai, tetapi pundi-pundi kekayaannya terus menggunung. Apakah keadaan ini sekadar persoalan siapa yang lebih rajin bekerja?
Jawabannya: tidak selalu. Kemiskinan struktural bukanlah takdir atau semata-mata akibat kemalasan. Kemiskinan juga dapat menjadi hasil dari sistem ekonomi-politik yang timpang.
Terus Bersama Asakato
Asakato hadir menghadirkan informasi, inspirasi, dan literasi untuk masyarakat. Dukungan pembaca membantu kami terus berkarya.
Dukung Asakato1. Mesin Penyedot dari Bawah ke Atas
Bayangkan sebuah sistem ekonomi besar yang menyerupai menara air raksasa. Di lapisan paling bawah, berdiri jutaan orang: buruh, petani, nelayan, dan masyarakat kecil. Merekalah yang mencangkul tanah, menambang isi bumi, merawat hutan, dan menggerakkan roda produksi.
Namun, ke mana perginya keringat dan hasil kerja keras mereka?
Aliran tenaga kerja dan sumber daya alam itu seolah disedot melalui pipa-pipa tak kasatmata menuju lapisan atas. Orang-orang di bawah tidak selalu menikmati hasil kerja mereka secara sebanding. Sebagian besar nilai yang mereka hasilkan justru dapat terkumpul pada kelompok yang menguasai modal dan sumber daya.
2. Ketika Aturan Main Dibuat oleh Pemegang Kendali
Di bagian atas menara, terdapat dua kekuatan utama: pengambil kebijakan politik dan pemilik modal besar atau oligarki. Politikus memiliki pengaruh terhadap aturan main, sementara pemilik modal menguasai sumber daya ekonomi.
Ketika kepentingan kekuasaan dan modal saling bertaut, regulasi dan kebijakan berisiko lebih menguntungkan kelompok yang sudah memiliki kekuatan ekonomi. Dalam situasi seperti ini, hukum dan kebijakan dapat kehilangan perannya sebagai instrumen keadilan.
Di lapisan tengah, birokrasi semestinya menjalankan fungsi administrasi sekaligus mendukung pelaksanaan kebijakan secara adil. Namun, ketika pengawasan dan akuntabilitas melemah, birokrasi berisiko hanya menjadi bagian dari mekanisme yang mempertahankan ketimpangan.
Persoalannya bukan sekadar siapa yang bekerja dan siapa yang memperoleh keuntungan. Lebih jauh, kita perlu melihat siapa yang memiliki kendali atas sumber daya, siapa yang menentukan aturan, dan siapa yang memiliki kesempatan paling besar untuk menikmati hasilnya.
3. Keuntungan Diprivatisasi, Kerugian Disosialisasikan
Dampak yang paling nyata dari ketimpangan struktural adalah kesenjangan ekonomi yang semakin lebar. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat ketimpangan distribusi pendapatan ialah Rasio Gini.
Namun, ketidakadilan tidak berhenti pada urusan pendapatan. Dampaknya juga merembes ke ruang ekologis.
Contoh yang dapat kita lihat ialah kebakaran hutan dan lahan serta eksploitasi sumber daya alam secara masif. Ketika hutan dirusak atau dibakar demi menekan biaya operasional dan mengejar keuntungan, manfaat finansialnya dapat terkonsentrasi pada pihak-pihak tertentu.
Sebaliknya, dampak kerusakan lingkungan dapat ditanggung masyarakat luas. Udara tercemar, sumber air terganggu, dan kesehatan warga terancam. Masyarakat yang tidak menikmati keuntungan secara sebanding justru dapat menanggung beban sosial dan ekologisnya.
Dalam ekonomi, pemindahan beban kerusakan kepada masyarakat atau lingkungan ini dikenal sebagai externalized cost atau biaya eksternal. Keuntungan dapat dinikmati oleh pihak yang melakukan kegiatan ekonomi, sementara sebagian biaya yang ditimbulkan harus ditanggung pihak lain.
Di sinilah ketimpangan ekonomi dan krisis lingkungan bertemu. Mereka yang memiliki kekuatan ekonomi dapat memperoleh manfaat dari pemanfaatan sumber daya, sedangkan masyarakat yang memiliki daya tawar lebih lemah berisiko menanggung dampak terbesarnya.
4. Berhenti Menyalahkan Korban Kemiskinan
Inilah salah satu persoalan mendasar dalam kemiskinan struktural. Masyarakat bawah terjebak dalam kondisi yang membuat mereka nyaris hanya mampu bertahan hidup. Keadaan tersebut tidak selalu terjadi karena mereka enggan maju, tetapi juga karena struktur sosial-ekonomi dapat membatasi kesempatan untuk berkembang.
Memahami persoalan ini merupakan langkah awal agar kita berhenti menyalahkan orang yang mengalami kemiskinan. Kerja keras memang penting, tetapi kesempatan, akses terhadap sumber daya, kualitas kebijakan, dan distribusi hasil pembangunan juga menentukan kesejahteraan.
Selama sistem ekonomi lebih mengutamakan akumulasi keuntungan segelintir pihak daripada keadilan sosial dan kelestarian alam, ketimpangan berisiko terus melebar.
Karena itu, sudah saatnya kita melihat kemiskinan dan krisis lingkungan secara lebih struktural, bukan hanya dari gejala yang tampak di permukaan. Pertanyaan pentingnya bukan semata-mata siapa yang bekerja paling keras, melainkan juga siapa yang menikmati hasil kerja tersebut, siapa yang menentukan aturan main, dan siapa yang harus menanggung akibatnya.
Penulis: Drs. Andriwifa, M.Si.
Bio Penulis: Drs. Andriwifa, M.Si. adalah akademisi, peneliti, dan praktisi pemberdayaan masyarakat. Saat ini aktif sebagai dosen di Universitas Negeri Padang (UNP) serta Pemimpin Redaksi Asakato.com. Ia menaruh perhatian pada isu peradaban Islam, lingkungan, tata kelola, dan pembangunan berbasis nilai.
Editor: Budi Mulya, S.P. (Asakato.com)
About the Author
