Menyulut Hari Bela Negara, Ikhtiar Merajut Mata Rantai Sejarah PDRI

Catatan sejarah perjuangan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dan peran rakyat Lima Puluh Kota dalam mempertahankan kemerdekaan.

Tanggal 19 Desember tidak lama lagi. Sebuah hari bersejarah yang telah ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Hari Bela Negara melalui Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006. Keppres ini menjadi bentuk pengakuan resmi negara atas peran besar Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dalam menyelamatkan eksistensi Republik Indonesia. Sebuah catatan emas yang sayangnya sempat diabaikan oleh beberapa rezim sebelumnya.

Langkah politik ini menjadi bukti adanya political will pemerintah untuk meluruskan sejarah dan mengisi missing link atau mata rantai yang hilang dalam historiografi nasional kita. Mengapa tanggal ini dipilih sebagai Hari Bela Negara? Jawabannya jelas: karena peristiwa tersebut sangat heroik dan tidak boleh dilupakan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu cara menghargai jasa para pahlawannya.

Kisah ini bermula pada 19 Desember 1948. Saat itu, Belanda secara sepihak menyatakan tidak lagi terikat dengan Perjanjian Renville dan melancarkan agresi militer ke Yogyakarta yang menjadi ibu kota negara. Belanda menawan dwitunggal Sukarno-Hatta, lalu mempropagandakan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia telah runtuh dan mati.

DUKUNG ASAKATO

Terus Bersama Asakato

Asakato hadir menghadirkan informasi, inspirasi, dan literasi untuk masyarakat. Dukungan pembaca membantu kami terus berkarya.

Dukung Asakato

Namun, pada hari yang sama, hanya beberapa jam sebelum penyerbuan terjadi, sebuah keputusan visioner telah diambil. Dengan mengesampingkan ego kekuasaan demi masa depan bangsa, para pemimpin di pusat memberikan mandat kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang saat itu berada di Sumatra Barat untuk memimpin pemerintahan darurat.

Meski surat mandat resmi secara fisik tidak pernah sampai ke tangannya karena jalur komunikasi terputus, Syafruddin tidak ragu. Jauh hari sebelum agresi, Bung Hatta memang telah memperhitungkan kemungkinan serangan Belanda dan menyampaikan mandat tersebut secara lisan. Demi menyelamatkan bangsa, Syafruddin berani mengambil tanggung jawab sejarah itu, meski mengetahui bahwa posisinya setelah agresi Belanda berada di ujung tanduk.

Selama dua bulan penuh, komunikasi antara pusat dan daerah terputus total. Kebingungan sempat melanda para pejuang, terutama di Pulau Jawa, mengenai arah perjuangan melawan Belanda. Namun, dari balik pekatnya rimba Sumatra dan bermodalkan pemancar radio sederhana, kabar tentang berdirinya PDRI mulai mengudara.

Koordinasi antara pemimpin sipil dan militer yang berpusat di Bidar Alam, Sumatra Barat, berjalan sangat efektif berkat siaran radio tersebut. Kepercayaan (trust) yang tinggi dari para pemimpin di Jawa membuat roda pemerintahan darurat ini diakui sepenuhnya.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern Indonesia, konstelasi politik berbalik: Jawa menjadi “daerah”, sedangkan luar Jawa menjadi “pusat”. Lewat siaran radio ikonik berkode Somewhere in the Jungle (di suatu tempat di tengah hutan rimba belantara), PDRI berhasil membuktikan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih bernyawa. Propaganda kebohongan Belanda pun patah total.

Keberhasilan diplomasi dari tengah hutan inilah yang menjadi titik balik lahirnya Perjanjian Roem-Royen, yang kemudian membuka jalan bagi pengakuan kedaulatan penuh Republik Indonesia.

Keberadaan PDRI menjadi pilar penting yang menegaskan kontinuitas Republik Indonesia. Tanpa PDRI, Indonesia secara hukum bisa dianggap runtuh setelah Soekarno dan Hatta ditawan Belanda di dua tempat terpisah di Sumatra. Secara teori, eksistensi sebuah negara wajib ditopang oleh pemerintahan yang tegak. Maka, wajar jika Belanda merasa berada di atas angin dan menganggap Republik Indonesia telah hancur ketika mereka menduduki Yogyakarta dan Bukittinggi pada 19 Desember 1948.

Namun, serangan sepihak dengan melintasi Garis Van Mook ini justru menjadi bumerang. Dunia internasional mengecam keras agresi Belanda karena dinilai melanggar prinsip kedaulatan negara yang diatur dalam Piagam PBB.

Merangkai Kepingan Sejarah

Di sinilah pentingnya sejarah. Sebagai ilmu yang menghidupkan masa lalu, sejarah merekam cita-cita, peristiwa, dan perjuangan tokoh bangsa yang wajib dipahami oleh generasi penerus. Tanpa fondasi sejarah yang kuat, generasi muda akan mudah terombang-ambing oleh dinamika dunia modern yang penuh konflik.

Tergerak oleh nilai sejarah tersebut, saya menyusun buku berjudul Lima Puluh Kota pada Masa PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia 1948–1949): Rakyat Berjuang Membela Negara.

Buku ini ditulis setiap selesai salat malam sejak 19 Desember 2025. Isinya meramu puluhan buku, arsip nasional, dan hasil wawancara lapangan menjadi sebuah dokumentasi bagi masa depan.

Melalui buku ini, kita bisa melihat kembali betapa heroiknya sejarah PDRI. Pemerintahan darurat ini dideklarasikan oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara di Nagari Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, pada Rabu subuh, 22 Desember 1948. Masa bakti daruratnya kemudian diakhiri di Koto Kociak, Kecamatan Guguak, pada Jumat pagi, 8 Juli 1949.

Sejarah adalah untaian informasi yang tersebar. Membaca berbagai sumber sejarah ibarat mengumpulkan dan menyusun kepingan puzzle untuk mendapatkan gambaran utuh tentang suatu era atau peristiwa.

Buku Kabupaten Lima Puluh Kota Basis Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) 1948–1949 ini pertama kali penulis susun pada 2009, saat mengemban amanah sebagai Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota.

Karya ini lahir atas saran almarhum Bapak H. Thamrin Manan, S.H., Ketua Yayasan Peduli Pejuang (YPP) PDRI 1948–1949. Kala itu, buku ini ditujukan sebagai buah tangan untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), guna mendukung usulan YPP-PDRI kepada pemerintah pusat.

Kami berharap pemerintah membangun sebuah Monumen Nasional di Kabupaten Lima Puluh Kota sekaligus menetapkan para pejuang PDRI sebagai Pahlawan Nasional. Harapan tersebut semakin kuat setelah Presiden SBY menetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara pada 2006.

Alhamdulillah, perjuangan tersebut membuahkan hasil. Pembangunan Monumen Bela Negara atau Monumen PDRI di Koto Tinggi, Gunuang Omeh, resmi dimulai pada 2012 dengan kucuran dana awal APBN sebesar Rp43 miliar.

Momentum bersejarah ini bertepatan dengan masa ketika penulis menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, serta Sekretaris Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.

Buku yang ada di tangan pembaca hari ini hadir kembali sebagai upaya mengumpulkan serpihan informasi perjuangan rakyat di pelosok Sumatra Barat. Informasi tersebut tersimpan dalam ingatan keluarga pelaku sejarah maupun di dalam arsip negara.

Membaca Sejarah Perjuangan Rakyat Lima Puluh Kota

Buku kedua ini berjudul Lima Puluh Kota pada Masa PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia). Dengan ketebalan 352 halaman berukuran B5, buku ini memuat 22 bagian yang merangkai berbagai peristiwa penting selama masa PDRI.

Pembahasannya mencakup pembentukan Provinsi Sumatera Tengah, mandat pemerintahan darurat, Agresi Militer Belanda II, Deklarasi Halaban, perjalanan gerilya para pemimpin PDRI, hingga perjuangan rakyat di berbagai nagari di Lima Puluh Kota.

Buku ini juga mengangkat peran historis Koto Tinggi, perjalanan Mr. Muhammad Rasyid, peristiwa Subuh Berdarah di Situjuah Batur, pembagian front perjuangan, pengorbanan masyarakat nagari, peran radio, hingga berakhirnya masa pemerintahan darurat dan perjuangan diplomasi Indonesia.

Berbagai catatan tersebut memperlihatkan bahwa sejarah PDRI bukan semata-mata kisah para pemimpin pemerintahan. Di baliknya terdapat perjuangan rakyat, pengorbanan para pejuang, dukungan masyarakat, serta peristiwa-peristiwa penting yang berlangsung di pelosok Sumatra Barat.

Melalui dokumentasi ini, penulis berupaya merangkai kembali kepingan sejarah yang selama ini tersebar dalam berbagai sumber, termasuk arsip dan ingatan keluarga pelaku sejarah.

Merawat Ingatan Perjuangan

Perjuangan PDRI merupakan bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia. Setiap nagari, setiap tokoh, setiap peristiwa, dan setiap pengorbanan merupakan bagian dari mata rantai sejarah yang patut dirawat.

Catatan sejarah yang tersimpan dalam arsip maupun ingatan keluarga pelaku sejarah perlu terus dihimpun agar tidak hilang ditelan waktu. Generasi mendatang berhak mengetahui bahwa kemerdekaan Indonesia dipertahankan melalui perjuangan panjang, pengorbanan, dan persatuan seluruh elemen bangsa.

Buku ini dijual dengan harga Rp150.000 per eksemplar. Sebagian keuntungan penjualan diniatkan untuk pendidikan anak-anak dhuafa yang dikelola oleh Zaimatul Halimah di bawah Yayasan Kasiah Bundo.

Bagi yang berminat, pemesanan dapat dilakukan melalui Zaimatul Halimah di nomor WhatsApp 0823-8757-8771.

Dipromosikan melalui Yayasan Kasiah Bundo, Pulutan, Selasa, 3 November 2026.

Penulis: H. Saiful Guci