LIMA PULUH KOTA,asakato.com – Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota menggelar rapat pembahasan pelaksanaan program nasional Wajib Halal Oktober (WHO) 2026 di Aula VIP Kantor Bupati Lima Puluh Kota, Selasa, 26/05/2026.
Kegiatan tersebut dibuka Kepala Bagian Perekonomian Setda Lima Puluh Kota, Alfian, didampingi Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kemenag Lima Puluh Kota, Memen Efendi, serta Pengawas Jaminan Produk Halal, Dailani Ismail.
Alfian mengatakan Pemerintah Daerah Lima Puluh Kota saat ini tengah mengusulkan pembangunan Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat kepada pemerintah pusat. Menurutnya, apabila program tersebut terealisasi, maka akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Lima Puluh Kota.
Menurut Alfian, BPJPH bersama jajaran terkait harus mengawal proses sertifikasi halal hingga terbit sertifikat sebagai bukti kehalalan produk dan memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengonsumsi produk UMKM.
Program WHO 2026 sendiri merupakan program nasional yang menyasar produk yang belum bersertifikat halal, khususnya produk UMKM. Program tersebut dijalankan BPJPH bersama lembaga terkait dan masyarakat guna memperluas jaminan produk halal di Indonesia.
Alfian mengajak seluruh peserta rapat mendukung program WHO 2026 melalui koordinasi dan kolaborasi lintas sektor agar pelaksanaan program berjalan maksimal di Kabupaten Lima Puluh Kota.
Rapat tersebut diikuti 13 Kepala KUA Kecamatan dan turut dihadiri Camat Harau, Camat Lareh Sago Halaban, serta Camat Suliki.(*)
Kontributor: Memen Efendi
Editor: Budi Mulya, SP
About the Author
