Fraksi Golkar Apresiasi Pemkab, Ranperda APBD 2027 Disertai Ranperbup

LIMAPULUH KOTA, asakato.com – Fraksi Partai Golkar DPRD Limapuluh Kota mengapresiasi Bupati, Wakil Bupati, dan jajaran pemerintah daerah atas penyampaian Ranperda APBD 2027 bersama Ranperbup Penjabaran APBD 2027. Fraksi menilai langkah tersebut menjadi terobosan dalam penyampaian dokumen anggaran daerah.

Fraksi Golkar mencatat, DPRD periode 2024–2029 telah tiga kali menerima Ranperda APBD dari pemerintah daerah. Namun, baru pada APBD 2027 Ranperda disampaikan bersamaan dengan Ranperbup Penjabaran APBD.

Menurut Fraksi Golkar, penyampaian kedua dokumen secara bersamaan diharapkan menjadi wujud transparansi anggaran. Fraksi mengingatkan bahwa APBD merupakan dokumen publik yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Selain apresiasi tersebut, Fraksi Golkar menyoroti KUA dan PPAS 2027 yang ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Fraksi menyebut Gubernur Sumatra Barat menilai dokumen tersebut telah sesuai dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2027.

Fraksi Golkar berharap kesesuaian itu tetap terjaga saat KUA dan PPAS diterjemahkan ke dalam Renja, RKA SKPD, dan Nota Keuangan Ranperda APBD. Fraksi juga menyatakan akan mengingatkan pemerintah daerah apabila kebijakan dan plafon anggaran belum sesuai dengan KEM PPKF 2027.

Baca juga : Junjung Transparansi, PUPR Ajak Media Cek Fisik dan RAB Proyek Bronjong Gunuang Omeh

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Golkar juga meminta penjelasan pemerintah daerah mengenai sejumlah komponen APBD 2027. Di antaranya mandatory spending, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, serta anggaran program prioritas.

Fraksi turut menyoroti anggaran Pemilihan Wali Nagari (Pilwanag) 2027. Dalam dokumen yang dilampirkan bersama Ranperbup Penjabaran APBD 2027, Fraksi Golkar menemukan alokasi untuk penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa hanya sebesar Rp78 ribu. Fraksi meminta penjelasan pemerintah daerah mengenai alokasi tersebut.

Di sisi lain, Fraksi Golkar memberikan apresiasi atas kembali dibayarkannya iuran BPJS Kesehatan bagi 31 ribu masyarakat miskin. Fraksi juga mencatat kewajiban jangka pendek pemerintah daerah kepada BPJS Kesehatan telah dibayarkan dan berharap layanan kesehatan bagi masyarakat miskin tetap berlanjut pada 2027.

Fraksi Golkar menegaskan dukungannya terhadap program prioritas daerah 2027, termasuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pertanian, infrastruktur, perlindungan sosial, pariwisata, ekonomi kreatif, dan lingkungan hidup. Fraksi meminta seluruh pertanyaan dan catatan yang disampaikan dapat dijawab pemerintah daerah secara tertulis.

Baca juga : Junjung Transparansi, PUPR Ajak Media Cek Fisik dan RAB Proyek Bronjong Gunuang Omeh

Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar tersebut merupakan pandangan terhadap Nota Keuangan Ranperda APBD Kabupaten Limapuluh Kota Tahun Anggaran 2027. Dokumen pandangan umum tersebut bertanggal Sarilamak, 15 September 2026 dan disampaikan oleh M. Fajar Rillah Vesky selaku Sekretaris Fraksi Golkar.

Peliput: Tim Asakato Media
Editor: Budi Mulya, SP

About the Author

Budi Mulya

Administrator

Managing Editor Asakato Media | Pewarta Warga Indonesia

Visit Website View All Posts