Pupuk Bersubsidi 2027 di Payakumbuh Disalurkan Berbasis e-RDKK

PAYAKUMBUH, asakato.com – Penyaluran pupuk bersubsidi di Kota Payakumbuh pada 2027 akan mengacu pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Elektronik (e-RDKK). Pemerintah Kota Payakumbuh membenahi data kebutuhan pupuk tersebut dengan menggunakan pemetaan geospasial.

Pembenahan ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Monitoring Lapangan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) yang dibuka Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Irwan Suwandi serta dihadiri jajaran Forkopimda, perwakilan PT Pupuk Indonesia, dan penyuluh pertanian di Balai Kota Payakumbuh, Rabu (16/9/2026).

Irwan mengatakan sektor pertanian merupakan salah satu penopang utama ekonomi daerah. Karena itu, kelancaran sarana produksi, termasuk pupuk bersubsidi, perlu dijaga agar kebutuhan petani terpenuhi sesuai ketentuan.

“Sesuai amanat Bapak Wali Kota Zulmaeta, pupuk bersubsidi adalah instrumen vital yang tata kelolanya tidak boleh main-main. Pemerintah harus memastikan distribusi memenuhi prinsip 7T tepat sasaran, waktu, jumlah, tempat, jenis, mutu, dan harga,” tegas Irwan.

Baca juga : Pertanian Bambu: Memilih Jenis, Menanam, Merawat, dan Memanen

Ia juga menekankan pentingnya akurasi e-RDKK. Menurut Irwan, persoalan pendataan di tingkat hulu dapat berdampak kepada petani, termasuk melalui pengurangan kuota hingga kelangkaan pupuk saat masa tanam.

Dalam rakor tersebut, Kepala Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Nila Misna memaparkan hasil pemantauan Tim KP3 pada sejumlah pengecer. Pemantauan dilakukan antara lain di Kios Barokah Tani, KUD Koto Nan Gadang, dan Kios Era Tani.

Tim menemukan sejumlah persoalan distribusi, mulai dari kekosongan stok pada awal tahun hingga pasokan Urea dan NPK yang tidak datang secara serentak. Petani juga menyampaikan keluhan mengenai kualitas pupuk NPK yang menggumpal.

“Selain itu, kami juga mendapati petani yang tidak terdaftar di e-RDKK menuntut penebusan karena panik stok akan habis, serta munculnya pungutan liar berupa tambahan biaya bongkar muat di luar ketentuan,” urai Nila.

Temuan tersebut menjadi bahan pembahasan untuk penyusunan e-RDKK 2027. Rakor menyepakati tiga kebijakan utama, yakni cleansing data, penguatan akurasi lahan, dan rasionalisasi kebutuhan pupuk.

Pada tahap cleansing data, petani yang telah meninggal dunia akan dikeluarkan dari sistem. Petani yang tidak aktif dan tidak menebus pupuk selama tiga tahun berturut-turut, yakni 2024–2026, juga akan dicoret.

Untuk memastikan akurasi lahan, penghitungan luas lahan petani wajib menggunakan metode polygon geospasial. Kebijakan tersebut menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Kota Payakumbuh sekaligus mencegah input lahan ganda antarwilayah.

Baca juga : PETANI BERDASI, Payakumbuh Perkuat Produksi Pangan untuk Kendalikan Inflasi

Sementara itu, alokasi Urea, NPK, dan pupuk Organik akan dirasionalisasi berdasarkan dosis rekomendasi dari kajian Badan Riset dan Inovasi Pertanian. Rekomendasi tersebut akan terintegrasi dalam aplikasi e-RDKK.

Penginputan e-RDKK 2027 dijadwalkan berlangsung mulai 22 September hingga 25 Oktober 2026. Hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2027.

Pengawasan distribusi juga diperkuat melalui sinergi lintas sektor. Pemko Payakumbuh melibatkan aparat penegak hukum, distributor, hingga pengecer, termasuk Kejaksaan Negeri dan Polres.

Sinergi tersebut diarahkan untuk mencegah penyelewengan dalam distribusi pupuk bersubsidi. Dengan tata kelola dan pengawasan yang diperbaiki, alokasi pupuk diharapkan diterima petani yang berhak sesuai kebutuhan dan ketentuan.(BM/r)

Peliput: MC Pemko Payakumbuh
Editor: Budi Mulya, SP

About the Author

Budi Mulya

Administrator

Managing Editor Asakato Media | Pewarta Warga Indonesia

Visit Website View All Posts