Kondisi TPA Disorot BPK, Pemko Benahi Tata Kelola Sampah

PAYAKUMBUH, asakato.com – Pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh masih menghadapi sejumlah persoalan, terutama dalam pengurangan sampah dari sumber dan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Pemerintah Kota Payakumbuh menyiapkan pembenahan tata kelola sampah dari hulu hingga hilir setelah menerima hasil pemeriksaan pendahuluan BPK RI Perwakilan Sumatra Barat.

Dari pemeriksaan awal, BPK mencatat pengurangan sampah dari sumber belum maksimal. Tim pemeriksa juga menemukan pelanggaran jam pembuangan oleh warga serta kondisi TPA yang masih didominasi sistem open dumping atau pembuangan terbuka.

BPK turut menyoroti belum adanya sistem tanggap darurat di TPA untuk mengantisipasi risiko gas metana dan longsor. Meski demikian, pemeriksaan tersebut juga mencatat kondisi sejumlah aliran sungai di Payakumbuh yang relatif bersih dari tumpukan sampah.

Baca juga : Pupuk Bersubsidi 2027 di Payakumbuh Disalurkan Berbasis e-RDKK

Pemeriksaan pendahuluan kinerja pengelolaan persampahan tersebut diselesaikan BPK RI Perwakilan Sumatra Barat pada Rabu (16/9/2026). Hasil pemeriksaan itu menjadi bahan evaluasi bagi Pemko Payakumbuh dalam menentukan langkah perbaikan tata kelola persampahan.

Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta melalui Wakil Wali Kota Elzadaswarman mengatakan persoalan sampah sangat kompleks. Persoalan tersebut mencakup perilaku masyarakat, keterbatasan lahan, hingga sistem pengolahan.

“Kami menyambut baik temuan awal BPK ini. Pemko Payakumbuh bersiap mematuhi dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi guna memperbaiki sistem tata kelola persampahan kita secara menyeluruh,” ujar Elzadaswarman.

Sejumlah upaya pengurangan dan pengolahan sampah telah dilakukan Pemko Payakumbuh. Program 3R (reduce, reuse, recycle) serta pengolahan sampah berbasis masyarakat melalui budi daya maggot di Kecamatan Payakumbuh Timur, Utara, dan Selatan mulai menunjukkan hasil positif.

Namun, program tersebut belum cukup untuk mengatasi keterbatasan lahan TPA. Karena itu, Pemko memandang perlu mengadopsi teknologi pengolahan sampah mutakhir, seperti incinerator atau pembakar sampah dengan sistem pengendalian polutan yang aman.

Pemko juga terbuka untuk mengoptimalkan retribusi persampahan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Elzadaswarman menegaskan, pelayanan kepada masyarakat harus menjadi perhatian sebelum penerapan biaya.

Baca juga : Junjung Transparansi, PUPR Ajak Media Cek Fisik dan RAB Proyek Bronjong Gunuang Omeh

“Kami terbuka dengan potensi retribusi, tetapi prinsip dari Bapak Wali Kota jelas: pelayanan harus prima terlebih dahulu sebelum masyarakat dibebani biaya,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pemeriksa Kinerja Persampahan Kota Payakumbuh BPK RI Perwakilan Sumbar, Novi Yanti, menjelaskan tujuan pemeriksaan pendahuluan tersebut. Menurutnya, pemeriksaan dilakukan untuk memetakan sistem pengelolaan persampahan di daerah, bukan semata-mata mencari kesalahan pemerintah.

Pemeriksaan lanjutan akan dimulai pada awal Oktober 2026. BPK menargetkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) final rampung pada Desember.

“Pemeriksaan lanjutan akan kami mulai pada awal Oktober, dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) final ditargetkan rampung pada Desember. Sampah adalah urusan bersama, kami berharap pemerintah daerah dan masyarakat saling bersinergi untuk memperbaikinya,” pungkas Novi.

Koordinasi terkait pengelolaan persampahan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Rida Ananda, Inspektur Kota Payakumbuh, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Plh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Sekretaris Dinas PUPR, serta jajaran camat se-Kota Payakumbuh.

Baca Juga : Pertanian Bambu: Memilih Jenis, Menanam, Merawat, dan Memanen

Peliput: MC Pemko Payakumbuh
Editor: Budi Mulya,SP

About the Author

Budi Mulya

Administrator

Managing Editor Asakato Media | Pewarta Warga Indonesia

Visit Website View All Posts