Kedaulatan Ruang dan Kepemilikan Umum: Meninjau Kembali Paradoks Pengelolaan Kekayaan Alam dari Ertsberg ke Grasberg

Transformasi bentang alam Ertsberg, atau Gunung Bijih, menjadi kawah raksasa merupakan monumen senyap eksploitasi industri skala masif. Catatan geolog Belanda Jean Jacques Dozy pada 1936 menjadi awal penelusuran kekayaan mineral kawasan tersebut.

Ekspedisi Forbes Wilson pada 1960 kemudian memastikan gunung itu sarat cadangan bijih mineral. Sejak itu, lanskap Papua mengalami perubahan ekologis yang radikal.

Ketika tubuh fisik Ertsberg terkikis melalui metode penambangan terbuka (open-pit mining), operasi bergeser secara vertikal dan horizontal menuju Grasberg. Pergeseran tersebut melahirkan kompleksitas ekologis, ekonomi, dan geopolitik.

Kondisi itu menuntut kita melihat persoalan dengan kacamata analisis kritis. Fenomena tersebut memperlihatkan kontras tajam antara eksploitasi korporasi multinasional dan realitas sosial di tingkat tapak.

Di satu sisi, modal global mengeruk kekayaan alam secara legal. Di sisi lain, rakyat yang mencoba mengais rezeki di tanah airnya sering berhadapan dengan ancaman, kriminalisasi, dan cap penambangan liar atau PETI.

Paradoks tersebut menegaskan sebuah persoalan mendasar. Kemerdekaan administratif belum sepenuhnya menghadirkan kedaulatan ekonomi dan ruang hidup yang adil bagi rakyat.

Baca juga : Masa Depan Sumatera Barat di Samudra Hindia

Dekonstruksi Geologis dan Ilusi Kedaulatan Global

Secara geomorfologis, Ertsberg dan Grasberg berada di pegunungan tinggi Papua. Keberadaannya merupakan anomali geologis yang kemudian ditarik secara paksa ke dalam rantai pasok industri global.

Pengerukan masif mengubah gunung menjadi lubang raksasa. Kondisi tersebut menggambarkan bagaimana potensi sumber daya alam diekstraksi demi kepentingan akumulasi modal luar.

Kekayaan alam yang berada di ruang tertentu kemudian masuk dalam jaringan ekonomi global. Dalam persepsi geopolitik korporasi internasional, kawasan kaya mineral sering diperlakukan sebagai komoditas global atau “aset dunia”.

Kondisi ini membuat kedaulatan nasional diuji oleh cengkeraman sistem ekonomi makro dan teknologi asing. Pertanyaan tersebut kemudian membawa kita pada arti kemerdekaan.

Ketika kekayaan perut bumi dikuras tanpa pemulihan ekologis yang memadai, persoalannya tidak lagi sekadar ekonomi. Ketika kekayaan tersebut juga tidak menghasilkan kesejahteraan yang merata, persoalannya menjadi lebih mendasar.

Batas teritorial di atas peta dapat kehilangan substansi sejatinya. Kedaulatan tidak cukup hanya terlihat melalui batas wilayah. Kedaulatan juga harus hadir dalam penguasaan dan manfaat kekayaan alam.

Baca juga : Arsitektur Integritas di Era Algoritma: Meneguhkan Kedaulatan Abdullah dalam Kendali Hadharoh Islam

Paradoks PETI dan Ruang Hidup yang Terampas

Kegagalan tata kelola sumber daya alam memunculkan anomali sosial yang menyedihkan. Salah satunya terlihat dari kehadiran rakyat dalam lingkaran Penambangan Emas Tanpa Izin atau PETI.

Rakyat terpaksa mengais rezeki di tanah sendiri. Mereka mempertaruhkan jiwa dan raga di bawah ancaman maut dan penjara.

Sementara itu, korporasi asing melenggang dengan payung hukum resmi. Kontras tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam tata kelola sumber daya alam.

Ketimpangan perlakuan hukum tersebut menunjukkan persoalan dalam orientasi kebijakan. Orientasi kebijakan sering kali dinilai lebih berpihak kepada kekuatan modal.

Padahal, rakyat juga membutuhkan ruang hidup yang adil dan bermartabat. Negara semestinya memastikan ruang hidup warga tetap terlindungi.

Pengelolaan kekayaan alam yang bertumpu pada eksploitasi masif tidak otomatis membawa kesejahteraan. Pendekatan tersebut juga tidak otomatis menjamin keberlanjutan.

Sebaliknya, kondisi itu dapat melahirkan alienasi. Masyarakat lokal justru berpotensi terpinggirkan di atas tanah kelahirannya sendiri.

Ruang hidup yang semestinya menjadi sumber penghidupan berubah menjadi ruang perebutan kepentingan. Di sinilah persoalan keadilan sosial dan ekologis bertemu.

Baca juga : Nestapa di Jantung Megapolitan: Ketika Tanah Warisan Menjadi Tumbal

Reorientasi Tata Kelola: Menuju Keadilan Distributif

Menghadapi kebuntuan struktural tersebut, gagasan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dikembalikan kepada prinsip kepemilikan umum menemukan relevansinya.

Sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar bebas atau monopoli korporasi ekstraktif.

Kemandirian dan nilai tambah perlu menjadi bagian dari orientasi pembangunan. Pembangunan harus bergeser dari sekadar mengeruk bahan mentah dalam volume besar.

Arah tersebut perlu menuju penguasaan teknologi domestik. Keadilan distributif dan perlindungan ekosistem jangka panjang juga harus berjalan bersama.

Pada saat yang sama, negara wajib hadir untuk memastikan ruang hidup yang berdaulat. Setiap warga negara perlu mendapatkan hak atas ruang hidup yang adil.

Dengan demikian, kemerdekaan tidak berhenti sebagai slogan politik. Kemerdekaan harus dapat dirasakan melalui kesejahteraan yang nyata.

Ia juga harus hadir melalui keadilan dalam pengelolaan kekayaan alam. Perlindungan ruang hidup masyarakat menjadi bagian penting dari kemerdekaan tersebut.

Baca juga : 5 Fakta Mengejutkan: Pekarangan Rumah Bisa Hasilkan Jutaan Rupiah

Penutup

Perjalanan panjang dari Ertsberg ke Grasberg merupakan cerminan mahalnya sebuah model pembangunan. Model pembangunan yang mengabaikan keadilan sosial dan ekologis akan meninggalkan persoalan yang panjang.

Kemerdekaan sejati menuntut keberanian merombak cara pandang terhadap kekayaan alam. Kekayaan alam tidak semestinya hanya menjadi objek eksploitasi global.

Ia merupakan amanah kolektif untuk kemakmuran rakyat. Pada saat yang sama, kekayaan tersebut harus dijaga bagi keberlangsungan generasi masa depan.

Baca juga : Hadiah Kemerdekaan (1): Kemerdekaan dalam Selubung Nafsu

Daftar Pustaka

Dozy, J. J. (1939). Geological Results of the Carstensz Expedition 1936. Leidsche Geologische Mededeelingen.

Wilson, F. (1981). The Conquest of Copper Mountain. New York: John Wiley & Sons.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2020). Sejarah dan Perkembangan Pertambangan Mineral di Papua. Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM.

Tentang Penulis

Drs. Andriwifa, M.Si. adalah dosen praktisi di Universitas Negeri Padang dan Direktur LPM Equator Cabang Sumatera Barat. Ia memiliki kepakaran di bidang manajemen sumber daya alam dan lingkungan, metodologi penelitian, serta pemberdayaan masyarakat.

Pengalamannya mencakup sektor korporasi, lembaga internasional, hingga praktik konstruksi dan konsultasi riset. Di Asakato.com, ia menjabat sebagai Pemimpin Redaksi.

---

About the Author

Asakat0

Administrator

Visit Website View All Posts