Hadiah Kemerdekaan (1): Kemerdekaan dalam Selubung Nafsu

Indonesia kembali merayakan kemerdekaan pada 17 Agustus 2026. Delapan puluh satu tahun bangsa ini berdiri sebagai negara merdeka dan berdaulat. Kita pun bebas menentukan jalan hidup sendiri.

Namun, di tengah perayaan itu, ada pertanyaan yang layak diajukan kepada diri sendiri: sudahkah manusia yang menjalankan kemerdekaan ini merdeka dari penjajahan nafsunya sendiri?

Pertanyaan itu bukan tuduhan kepada seseorang atau kelompok tertentu. Ini adalah kegelisahan tentang manusia yang memegang amanah negara, sebab kekuasaan selalu berada di tangan manusia.

Dalam Pembukaan UUD 1945, kemerdekaan Indonesia dinyatakan sebagai rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Kehidupan bernegara Indonesia juga berlandaskan Pancasila, dengan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama.

Artinya, sejak awal perjalanan republik, kemerdekaan tidak diletakkan semata-mata sebagai urusan kekuasaan manusia. Ada kesadaran ketuhanan di dalam fondasi kehidupan bernegara.

Karena itu, ketika perilaku manusia yang memegang kekuasaan menghadirkan berbagai persoalan moral, kita patut bertanya lebih dalam. Manusia seperti apa yang sedang menjalankan kemerdekaan tersebut?

KPK melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 menemukan suap dan gratifikasi masih terjadi di 90 persen kementerian/lembaga dan 97 persen pemerintah daerah yang disurvei. Survei tersebut melibatkan ratusan ribu responden internal, eksternal, serta ahli dan pemangku kepentingan dari 641 instansi di seluruh Indonesia.

Baca juga : Ketika Rantai Tak Lagi Terbuat dari Besi, Mengurai Kembali Makna Kemerdekaan

Persoalan juga terlihat dalam pengadaan barang dan jasa. KPK mencatat risiko penyalahgunaan mencapai 97 persen pada kementerian/lembaga dan 99 persen pada pemerintah daerah.

Temuan itu antara lain mencakup pengaturan pemenang vendor, kualitas barang yang tidak sesuai harga, nepotisme, serta gratifikasi dari vendor kepada penyelenggara negara.

Di lingkungan aparatur negara, persoalan integritas juga terus muncul. Pada Februari 2025, BKN memutuskan memperkuat pemberhentian terhadap 20 dari 22 ASN yang mengajukan banding administratif atas hukuman disiplin.

Perkara yang diperiksa antara lain penyalahgunaan wewenang, pelanggaran integritas, ketidakhadiran tanpa keterangan, hingga tindak pidana korupsi.

Fakta-fakta tersebut tentu tidak memberi kita hak menyimpulkan pelakunya tidak beriman. Isi hati manusia bukan wilayah yang dapat kita pastikan.

Namun, fakta perilaku itu cukup untuk mengajukan pertanyaan:

Mengapa pengetahuan tentang Tuhan, hukum, sumpah jabatan, dan konsekuensi perbuatan belum selalu mampu menjadi pengendali ketika manusia memperoleh kekuasaan?

Ketika Nafsu Menjadi Selubung

Ada sesuatu yang lebih mengherankan daripada manusia yang tidak mengetahui larangan. Ia adalah manusia yang mengetahui larangan dan akibatnya, tetapi tetap berani melanggarnya.

Tuhan telah memerintahkan manusia menjalankan kewajiban. Tuhan juga telah melarang berbagai perbuatan yang wajib ditinggalkan. Balasan atas ketaatan dan konsekuensi atas pelanggaran telah dijelaskan.

Namun, semua pengetahuan itu kadang belum cukup kuat menghentikan manusia. Terutama ketika ia berhadapan dengan uang, jabatan, kepentingan, dan kenikmatan dunia.

Manusia mungkin mengetahui bahwa mengambil hak orang lain adalah salah. Ia mengetahui korupsi merupakan pelanggaran hukum. Ia bahkan mengetahui bahwa Tuhan mengetahui perbuatannya.

Tetapi ketika kesempatan datang, nafsu dapat berbicara lebih keras daripada pengetahuan.

Ia tahu Allah melihat, tetapi merasa aman karena manusia tidak melihat. Ia mengetahui amanah, tetapi keuntungan pribadi terasa lebih dekat.

Ia mengetahui pertanggungjawaban akhirat, tetapi keuntungan dunia terasa lebih nyata.

Baca juga : Arsitektur Integritas di Era Algoritma: Meneguhkan Kedaulatan Abdullah dalam Kendali Hadharoh Islam

Dalam Hadis Jibril, Rasulullah ﷺ menjelaskan ihsan adalah ketika seseorang beribadah kepada Allah seakan-akan ia melihat Allah; dan apabila ia tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatnya.

Kita tidak perlu menambahkan tafsir apa pun terhadap keterangan tersebut. Kita hanya membawanya ke dalam perenungan tentang manusia yang memegang amanah dan kekuasaan.

Apa yang terjadi ketika ia mengambil keputusan sendirian? Apa yang terjadi ketika tidak ada kamera, atasan, auditor, atau masyarakat yang melihat?

Apa yang terjadi ketika kesempatan memperoleh keuntungan datang tanpa segera menghadirkan konsekuensi hukum?

Di sinilah perilaku manusia menjadi cermin.

Pemimpin memiliki posisi yang sangat menentukan. Ia bukan hanya pengambil keputusan, tetapi juga menjadi teladan yang dilihat bawahannya setiap hari.

Cara pemimpin memperlakukan uang, aturan, jabatan, rakyat, dan orang-orang di bawah kewenangannya dapat menjadi pelajaran yang lebih kuat daripada banyak nasihat.

Jika pemimpin menjaga amanah, bawahannya melihat teladan. Jika pemimpin menolak keuntungan yang bukan haknya, bawahannya belajar menolak.

Jika pemimpin berani mengatakan tidak terhadap kesalahan, bawahannya belajar bahwa kebenaran lebih tinggi daripada kepentingan.

Sebaliknya, ketika pelanggaran dibiarkan, bawahan juga belajar. Kesalahan yang semula terasa berat dapat perlahan menjadi kebiasaan.

Kebiasaan dapat berubah menjadi budaya. Budaya akhirnya dapat membentuk manusia berikutnya.

Karena itu, persoalan kita bukan hanya siapa yang melakukan kesalahan. Persoalannya juga adalah manusia seperti apa yang sedang dibentuk oleh lingkungan kekuasaan tersebut.

Jika seorang pemimpin menggunakan kekuasaan untuk membangun kejujuran, kekuasaan menjadi sarana pendidikan moral. Jika kekuasaan digunakan untuk membenarkan kepentingan, manusia di bawahnya dapat belajar bahwa jabatan adalah jalan memperoleh keuntungan.

Baca juga : JEJAK HIJRAH KENABIAN: TRANSFORMASI DIRI MENUJU PERADABAN, MELURUSKAN ILUSI MENTALITAS INSTAN

Di sinilah persoalan kepemimpinan menjadi lebih dalam daripada sekadar administrasi pemerintahan. Negara dapat membuat aturan sebanyak-banyaknya, tetapi aturan tetap dijalankan oleh manusia.

Negara dapat membangun lembaga pengawasan, tetapi lembaga itu juga dijalankan manusia. Karena itu, hukum tetap penting, pengawasan tetap wajib, dan penindakan harus tegas.

Namun, semuanya membutuhkan manusia yang memiliki kesadaran menjaga amanah. Kesadaran itu dibutuhkan bahkan ketika seseorang tidak sedang diawasi.

Kemerdekaan bangsa tidak cukup hanya diukur dari terbebasnya wilayah dari penjajahan. Kita juga perlu melihat manusia yang mengelola kemerdekaan tersebut.

Apakah ia mampu mengendalikan dirinya ketika memperoleh kekuasaan? Apakah ia mampu menjaga amanah ketika kesempatan mengambil keuntungan terbuka?

Sebab manusia yang diperbudak materi dapat menjadi penjajah bagi dirinya sendiri.

Ia mungkin bebas menentukan keputusan, tetapi diperintah oleh keserakahan. Ia mungkin memiliki jabatan tinggi, tetapi tunduk kepada kepentingan.

Ia mungkin memiliki kekuasaan besar, tetapi tidak mampu mengalahkan hawa nafsunya sendiri.

Di situlah kemerdekaan manusia menjadi persoalan batin.

Memerdekakan Manusia dari Selubung Nafsu

Kemerdekaan dalam selubung nafsu bukan berarti kemerdekaan Indonesia telah kehilangan maknanya.

Kemerdekaan itu nyata, harus disyukuri, dan harus dijaga. Yang perlu kita renungkan adalah manusia yang menjalankan kemerdekaan tersebut.

Jangan sampai kemerdekaan yang seharusnya menjadi jalan menuju kehidupan lebih baik justru tertutup oleh kepentingan, materi, jabatan, kekuasaan, dan nafsu manusia.

Maka pada peringatan kemerdekaan tahun ini, mungkin kita perlu mengajukan pertanyaan yang lebih dalam daripada sekadar, “Sudahkah Indonesia merdeka?”

Sudahkah manusia yang menjalankan kemerdekaan Indonesia merdeka dari penjajahan nafsunya sendiri?

Sebab merdeka dari penjajahan adalah sejarah bangsa. Merdeka dari penjajahan nafsu adalah pekerjaan hati.

Dan pekerjaan hati tidak selesai hanya dengan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Ia membutuhkan kesadaran, latihan, penjagaan diri, serta keteguhan ketika menghadapi berbagai godaan kehidupan.

Sebab masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh sistem yang kita bangun. Masa depan juga ditentukan oleh manusia seperti apa yang kita bentuk untuk menjalankannya.

Kemerdekaan Indonesia pun tidak lahir semata-mata dari kekuatan manusia. Para pendiri bangsa mengakuinya sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa.

Karena itu, perjalanan kemerdekaan tidak cukup hanya dihadapkan kepada sejarah, hukum, dan pembangunan. Ia juga perlu dihadapkan kepada Allah.

Baca juga : Denyut Ruhaniyah Indonesia di Minangkabau: Kisah “Collab” Bung Karno dan Syekh Abbas Padang Japang

Manusia yang menerima kemerdekaan perlu belajar menghadirkan dirinya di hadapan Allah. Kesadaran itu penting sebelum menggunakan kebebasan, kekuasaan, dan amanah yang berada di tangannya.

Mungkin dari sanalah langkah menuju masa depan harus dimulai. Bukan hanya menyusun sistem yang lebih baik, tetapi membentuk manusia yang selalu merasa berada di hadapan Tuhannya.

Sebab bangsa yang baik membutuhkan manusia yang baik. Manusia yang baik tidak hanya tahu ke mana ia akan berjalan, tetapi menyadari di hadapan siapa seluruh langkahnya kelak dipertanggungjawabkan.

Dari sinilah perjalanan berikutnya dimulai.

---

Hadiah Kemerdekaan (2): Menyusun Langkah Menatap Masa Depan

Pada seri berikutnya, kita akan menyusun langkah untuk menghadapi masa depan. Kita akan masuk lebih jauh pada muraqabah, sebagai bagian dari perjalanan manusia dalam menjaga kesadaran dirinya di hadapan Allah.

Sebab jika nafsu dapat menjadi selubung bagi hati manusia, maka pertanyaan berikutnya adalah:

Bagaimana manusia menjaga dirinya agar selubung itu tidak kembali menutupi hati?

---

Tentang Penulis

Budi Mulya, SP adalah Wakil Sekretaris PCNU Lima Puluh Kota dan pemerhati isu sosial-keagamaan. Ia aktif menulis tentang lingkungan, pembangunan daerah, pertanian, dan literasi untuk mendorong tumbuhnya kepedulian masyarakat terhadap nagari dan alam.

Editor: Tim Redaksi Asakato

---

About the Author

Asakat0

Administrator

Visit Website View All Posts