Pemko Payakumbuh Dukung Trans Paliko
ADANG, Asakato – Pemerintah Kota Payakumbuh mendukung pengembangan BRT Trans Paliko sebagai layanan transportasi massal yang menghubungkan Payakumbuh dan Lima Puluh Kota.
Dukungan tersebut sejalan dengan rencana Pemko Payakumbuh mengadakan 13 unit kendaraan listrik untuk melayani angkutan perkotaan. Pemerintah kota menilai trayek kendaraan listrik perlu disinkronkan dengan jaringan Trans Paliko.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda mengungkapkan hal itu dalam rapat koordinasi sinkronisasi implementasi BRT Trans Paliko di Ruang Rapat Zainal Bakar, Istana Gubernur Sumatera Barat, Kamis (6/8/2026).
Rida mengatakan transportasi umum merupakan salah satu kebutuhan penting masyarakat. Karena itu, Pemko Payakumbuh mendukung penuh pengembangan BRT Trans Paliko.“Transportasi umum merupakan kebutuhan penting masyarakat sehingga kami mendukung penuh inisiatif pengembangan BRT Trans Paliko,” kata Rida.
Terus Bersama Asakato
Asakato hadir menghadirkan informasi, inspirasi, dan literasi untuk masyarakat. Dukungan pembaca membantu kami terus berkarya.
Dukung melalui Asakato.shopMenurut Rida, pengadaan kendaraan listrik perlu ditempatkan dalam jaringan transportasi yang terintegrasi. Sinkronisasi trayek diperlukan agar layanan perkotaan dan Trans Paliko tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Kita juga akan mengadakan 13 unit kendaraan listrik untuk angkutan perkotaan. Karena itu, perlu ada sinkronisasi antara trayek kendaraan listrik dengan Trans Paliko,” ujarnya.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh Rajman Sunardi mengatakan angkutan massal diharapkan memberikan pilihan mobilitas yang lebih efisien. Kehadiran layanan tersebut juga ditujukan untuk mengurangi beban biaya transportasi masyarakat.
Dishub Payakumbuh saat ini menyusun Feasibility Study angkutan perkotaan dan menguji coba layanan angkutan gratis bagi pelajar. Hasil kajian tersebut akan diselaraskan dengan rencana operasional Trans Paliko.
Rajman mengatakan integrasi rute perlu diperhitungkan secara matang agar tidak terjadi tumpang tindih layanan. Hal itu mencakup trayek Trans Paliko, angkutan lokal, dan rencana kendaraan listrik Payakumbuh.
“Integrasi trayek Trans Paliko dengan rencana trayek kendaraan listrik perlu dibahas lebih lanjut agar tidak terjadi tumpang tindih,” ujarnya.
Selain rute, kapasitas angkut juga perlu dihitung secara cermat. Jumlah penumpang dan kebutuhan armada akan menentukan efisiensi Biaya Operasional Kendaraan (BOK) serta kebutuhan subsidi.
Dalam rapat tersebut, Pemprov Sumbar, Pemko Payakumbuh, dan Pemkab Lima Puluh Kota juga menyepakati pendanaan bersama untuk mempercepat pengembangan Trans Paliko. Ketiga pemerintah daerah akan mengupayakan dukungan pemerintah pusat melalui skema Buy The Service (BTS).
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Adib Alfikri mengatakan seluruh pihak memiliki kesamaan pandangan dalam pengembangan Trans Paliko.
“Seluruh pihak sepakat dan memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan BRT Trans Paliko,” kata Adib.
Untuk mempercepat proses, ketiga pemerintah daerah akan membentuk Tim Akselerasi Angkutan Massal. Tim tersebut akan ditetapkan melalui surat keputusan dengan pembagian tugas dan kewenangan masing-masing.
Pembiayaan Trans Paliko akan dilakukan secara bersama berdasarkan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Pemerintah daerah juga akan mengajukan dukungan kepada Kementerian Perhubungan melalui skema BTS maupun sumber pendanaan lainnya.
“Pembiayaan akan kita lakukan secara bersama antara pemerintah provinsi, Payakumbuh dan Lima Puluh Kota dengan memperhatikan kemampuan fiskal masing-masing daerah,” ujarnya.
Ketiga pemerintah daerah selanjutnya menyusun draf MoU sebagai dasar kerja sama pengembangan dan penyelenggaraan BRT Trans Paliko. Kajian teknis dilakukan bertahap, meliputi kapasitas angkut, efisiensi BOK, integrasi rute, dan kemungkinan penambahan koridor di Lima Puluh Kota.
Adib mengatakan pengembangan Trans Paliko harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Layanan tersebut diharapkan menjadi transportasi massal yang terintegrasi, berkelanjutan, dan mampu meringankan beban masyarakat.*
Peliput: Tim Asakato Media
Editor: Budi Mulya, SP